Matahari Persyarikatan

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin menyayangkan beredarnya video atau film pendek berbau sara yang disebarkan oleh Divisi Humas Polri. Menurut Din, video tersebut berpotensi mendiskreditkan Islam dan umat Muslim. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode mengatakan, video berdurasi tujuh menit itu jelas menyakiti hati umat Islam. Dia menganggap video tersebut memberi penggambaran bahwa Islam adalah agama yang intoleran. Din juga meminta kepada semua pihak yang terlibat, baik sutradara maupun produser dan sponsornya untuk meminta maaf. Din menilai, narasi dalam video itu keliru dan rancu, karena justru umat Islamlah yang sangat toleran dan membela kemajemukan Indonesia. "Video itu sendiri adalah bukti nyata dari intoleransi dan anti kebinekaan, dan menyakiti hati pihak lain saat mereka merayakan hari suci," jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/6). Din juga menyesalkan keterlibatan Polri dalam pembuatan at...

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan polemik yang melibatkan Qatar dan Arab Saudi bisa membahayakan banyak pihak dan perlu segera diselesaikan. Ia mendorong Indonesia untuk bisa menjadi penengah kedua negara. Din mengatakan, kalau memungkinkan, pemerintah Indonesia bisa mengirim utusan rekonsiliasi, dan nama Wakil Presiden Jusuf Kalla disebut (JK) cocok mengemban tugas tersebut. "Yang harus dilakukan mungkin segera mengirim utusan, apakah Menlu atau boleh jadi Pak Wakil Presiden yang dikenal sebagai  man of reconciliation ," kata Din  di rumah dinas Wakil Presiden, Senin (12/6). Din mengungkapkan dirinya mengusulkan nama JK bukan tanpa alasan, melainkan karena pria nomor dua di Indonesia itu dikenal oleh pejabat-pejabat tinggi di negara-negara Timur Tengah. Namun, Din mengakui bantuan JK belum cukup untuk membawa perdamaian antara Qatar dan Arab Saudi. Perlu ada hal-hal lain yang harus dilakukan, salah satunya memanfaatkan organisasi OKI y...

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais, Rabu (7/6/2017), mendatangi Gedung DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Amien Rais menjelaskan, kedatangannya ke DPR RI yakni untuk mendorong agar Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bekerja membuktikan apa yang disebutnya sebagai pembusukan KPK dan penanganan kasus yang diskriminatif. Menurut Amien Rais, keberadaan KPK perlu dipertahankan, namun harus diperbaiki.  Sebab, ia merasa adanya diskriminasi yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi. Amien Rais mencontohkan, kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang ditengarainya berbau korupsi, namun tidak ditindaklanjuti KPK, padahal sudah ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian juga dengan kasus reklamasi Teluk Jakarta dan BLBI, KPK dinilainya mlempem. (bpp/tnc)

oleh : Prof. Din Syamsuddin (Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah) Pernyataan JPU KPK bhw Amien Rais menerima aliran dana dari Mantan Menkes Siti Fadilah Supari adalah sangat bertendensi character assasination thd Tokoh Reformasi Amien Rais. Tidak ada bukti dan fakta bhw Ibu Siti Fadilah pernah memberi/mentransfer dana kepada Amien Rais. Juga, mengaitkan kasus itu dengan menyebut nama Muhammadiyah padahal tidak ada kaitan sangat tidak etis. Terhadap kasus2 lain KPK tidak pernah mengaitkan dgn nama organisasi.Maka, KPK perlu bertanggung jawab atas ucapan/tuduhannya itu. Kalau KPK enggan bertanggung jawab, maka KPK sangat patut diduga bekerja utk pihak tertentu, yaitu yg merasa tersinggung dgn gerakan politik Amien Rais selama ini. Saya.memang menengarai bhw selama ini KPK terkesan tidak netral dlm menjalankan tugasnya selama ini. Selain itu KPK juga menerapkan standar ganda thd kasus2 korupsi. Hal ini ditunjukkan oleh KPK tdk berani mengurus korupsi korporasi. Juga kasus2 yg s...