Matahari Persyarikatan

Ada yg mencela Amien Rais.Ada yg menghardik Buya Syafii Maarif. Sy sungguh hormat kpd Pak Amien dan Buya Syafii krn sampai sepuh spt itu masih berjuang dgn tulus utk Indonesia yg kita cintai. Semoga Allah merahmati kedua beliau. Soal perbedaan jalur juang, tdk apa2. Itu hak. Kalau scr personal, saya mengagumi Pak Amien dan Buya Syafii secara sama, tak cenderung ke salah satunya. Saya kenal keduanya sejak awal 1980-an sbg pejuang2 yg tulus. Mereka orang2 yg ikhlas ingin membangun Indonesia dgn akhlaq. Maaf, ini pendapat pribadi saya. Pak Amien adl yg terdepan membebaskan kita dari KKN nya Orde Baru. Pak Harto yg terdepan melepaskan kita dari konflik ideologi dan komunisme. Bung Karno yg paling berjasa melepaskan kita dari penjajahan shg merdeka lah INDONESIA. Hormat pd mereka. Mungkin Anda kurang tepat mencatat. Pak Amien jg sangat kritis jg kpd SBY. Sampai2 dia bilang Pak SBY itu Pak Susi krn dianggap kurang tegas. Seingat sy Pak Amien itu hanya tdk kritis pada Mb...

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Amien Rais nengingatkan Presiden Jokowi akan permasalahan bangsa Indonesia. Ia minta Jokowi untuk memecahkan masalah itu, jangan malah memecah belah umat Islam. "Hei pak presiden jangan jualan murah negeri kita ke Beijing, jangan jual aset BUMN kita keluar negeri, jangan pecah belah umat Islam, jangan pecah belah PPP. Karena saya lihat rezim ini gemar sekali memecah belah bangsa sendiri," kata Amien saat membuka Kongres Nasional Alumni 212, Kamis malam (30 Nov) di Jakarta. Dalam pidatonya, Amien pun membicarakan mengenai masalah Papua dan isu soal referendum. Amien mengatakan akan sangat berbahaya bila benar terjadi Referendum Papua dan lagi-lagi menyebut nama Presiden Jokowi. "Kita tahu sekarang kaum intelektual Papua sedang melakukan diplomasi ke seluruh dunia untuk melakukan referendum. Kalau kita tahu mau direferendum, ini bahaya," kata dia. "Saya ingatkan mas Jokowi, jangan asik memecah belah umat Islam....

Oleh Zulkarnain Elmadury Sosok  Professor Doctor H. Syirajuddin  Syamsuddin MA yang dikenal dg panggilan akrabnya Din Syamsuddin,  adalah sosok Dialogis dan familiar yang menjunjung tinggi Islam asas  Rahmatan Lil'alamin. Sebelum diangkat Jokowi beliau sudah banyak menduduki jabatan penting dunia yang menjadi media beliau menghargai nyawa dan perdaban manusia bermartabat,  saling memahami, saling tasammuh dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa bangsa sedunia,  tidak hanya Indonesia belaka.  Terutama jabatan kehormatan yang disandang  beliau dalam rangka menata hidup dalam kebersamaan dan umat yang saling berdampingan dari penganut  agama agama  di dunia adalah sebagai _Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations/ CDCC (2007 - sekarang)_jelas merupakan jabatan kehormatan dunia kepada beliau, dunia percaya beliau sebagai sosok yang layak membawa ketentraman dan kedamaian antara manusia beragama, menutup...

Amien Rais kembali ambil bagian dalam orasi aksi damai 2410 di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017). Mereka menolak pengesahan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang. Mantan Ketua MPR RI itu dalam orasinya sekitar pukul 16.00 WIB, mewanti-wanti pemerintahan Presiden Joko Widodo jika tetap mengesahkan Perppu Ormas menjadi UU. "Mas Jokowi, Bung Joko kalau anda mau berpaling dari umat Islam jangan diskriminasi umat Islam, jangan mengkhianati para ulama. Kalau anda melakukan itu berarti anda melakukan perhitungan dengan Allah," kata Amien Rais. Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai rezim Presiden Jokowi merupakan rezim yang licik dalam menundukkan satu per satu tokoh-tokoh Islam untuk melakukan diskriminasi terhadap Islam. Walaupun nantinya Perppu Ormas jadi disahkan sebagai undang-undang, Amien Rais meminta massa untuk tidak berhenti menolak Perppu Ormas. "Kini den...

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais memberikan orasi dalam Aksi 299 yang digelar di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (29/9/2017).  Dalam orasinya, ia mengkritik pemerintah yang  memberikan kesempatan bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk bangkit lagi. "Andai kata dulu PKI menang mungkin umat islam tidak akan ada. Saya lihat pemerintah memberikan angin kuat untuk PKI bangkit lagi," seru Amien kepada para peserta aksi dari atas mobil komando. Tokoh Reformasi tersebut meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap umat Islam.  "Pak Jokowi panjenengan supaya adil. Umat islam janganlah didiskriminasi. Islam sedikit aja kesalahan ditangkap berminggu-minggu," kata Amien. Sebagai "Lurah Indonesia", menurut  Amien Rais,  Jokowi harus berbuat baik kepada rakyatnya.  "Anda 'Lurah Indonesia' berbuat baiklah kepada rakyatnya. PKI jangan dikasih angin," ujar Amien. Aksi 299 sendiri  bertujuan ...

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais tidak setuju dengan wacana yang dilontarkan Presiden Joko Widodo terkait pembuatan versi baru film G30S/PKI. Menurut Amien, langkah itu tidak perlu karena sejarah tidak dapat diputarbalikan. Amien justru mencurigai wacana Jokowi tersebut. "(Film G30S/PKI) itu sudah berdasarkan  research.  Jadi Arifin C Noer (sutradara film G30S/PKI) tidak main-main. Jadi saya curiga kalau dia (Jokowi) mau buat film yang baru, saya curiga sekali," kata Amien di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (21/9). Menurut Amien, pembuatan ulang film dengan versi terbaru, sama saja dengan mengungkit dan membangkitkan kembali PKI. Padahal, kata dia, saat ini anak cucu yang orangtuanya PKI sudah bebas dalam menjalani kehidupan, seperti bersekolah hingga bekerja. "Sudahlah, sudah selesai ya. Karena itu kalau ini dibangkitkan kembali, itu luka lama bisa membuncah memecah-belah gitu," ujarnya. Amien menilai, pembuatan versi baru film G30S/PKI, tidak tepat ...

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Amien Rais mengungkapkan kekhawatirannya akan terpinggirnya nilai-nilai Pancasila, dan sosok 'siluman' yang memecah belah masyarakat. Ini ia  sampaikan  usai upacara peringatan kemerdekaan di Universitas Bung Karno, Jakarta, Kamis (17/8/17), saat diminta Rachmawati Soekarnoputri untuk menyampaikan amanat.  Lebih jauh, Amien menguraikan, dalam praktik sila Ketuhanan Yang Maha Esa berubah menjadi keuangan yang sangat dikdaya, pilkada dan lain-lain yang bisa memang siapa yang punya uang.  Ia juga mengatakan dari sisi sila kedua, sekarang di berbagai wilayah bentrok antar suku, orang kecil digusur, tidak adil dan biadab. Sementara sila ketiga, lain lagi. Yang terjadi pecah pelah partai.  "Umat Islam diadu," kata Amien. "Kita sedang cari siapa dibalik semua ini, kalau ketahuan kasih perhitungan bersama. Saya baca ada siluman tertentu yang pecahkan kita dengan sistematik pergunakan undang undang dan lainnya," ujarnya...

Pagi ini selepas subuh tadi, orang tua yang sudah menginjak usia 82 tahun 2 bulan ini bergegas berangkat meninggalkan penginapannya di kawasan Kuningan Jakarta Selatan menuju stasiun KRL Tebet. Dengan tujuan ke Bogor beliau bermaksud menghadiri Peluncuran Program Penguatan Pendidikan Pancasila yang diinisiasi oleh lembaga baru 'Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila'. Buya sendiri adalah salah satu bagian dari tim pengarah lembaga ini. Dalam acara ini, Presiden RI membuka dan meluncurkan program ini. Sehari sebelumnya, beliau sudah berkomunikasi dengan saya, “Direktur, sy otw Kby Lama, tomorrow to Bogor by KRL. Maarif”. Saya kebetulan sedang tugas belajar di Semarang selama seminggu ini tak dapat menemani beliau. Tapi kami di MAARIF Institute sebetulnya selalu siap dengan kendaraan yang ada untuk mengantar-jemput beliau selama beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya. Namun seringkali orang tua yg satu ini dalam beberapa hal, terutama dalam kesahajaan dan kesede...

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof  Din Syamsuddin  bersama puluhan tokoh berbagai agama dunia hadir pada International Peace Prayer di Mount Hie, Kyoto, Jepang yang diselenggarakan pada 4 hingga 8 Agustus 2017. Pertemuan itu menandai Peringatan 30 Tahun The Religious Summit Meeting on Mount Hie (Pertemuan Puncak Tokoh-Tokoh Agama Dunia di Mount Hie). Di tempat ini, di mana terdapat Kuil Buddha Tendai tertua di Jepang, pada 1987 pernah diadakan pertemuan tingkat tinggi para tokoh berbagai agama untuk perdamaian dunia. Ikut hadir pada Pertemuan Mount Hie, antara lain: Pemimpin Tertinggi Buddha Tendai Jepang, Sekjen Liga Dunia Islam (Rabithah Alam Islami, Sekjen Religions for Peace, utusan Vatikan, utusan World Council of Churches, Tokoh Kristen Oryhodox Yunani, Sekjen World Buddhist Fellowship, Mufti Bosnia, ulama Suriah, Utusan Sant Egidio, dan Din Syamsuddin yang diundang sebagai President of Asian Conference of Religions for Peace (ACRP). Mantan Ketua Umum Pi...

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais mengatakan, Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat (ormas) yang berbasis islam wajib menyikapi segala permasalahan umat dengan perspektif Islam. Hal ini disampaikannya dalam acara silaturahim Keluarga Besar Muhammadiyah Kota Bekasi pada Ahad (30/7) yang bertempat di komplek perguruan Muhammadiyah Ki Mangun Sarkoro,Bekasi. Selain itu, Amien juga mengatakan bahwa sebenarnya umat islam merupakan umat yang kaya. “Islam di Indonesia kaya, namun Sumber Daya Manusianya tidak mampu untuk memanfaatkannya dengan baik. Tapi pihak asing dan aseng yang dengan cepat dan sigap memanfaatkannya,” ucap Amien. Dalam kesempatan itu, Amien berpesan  agar Muhammadiyah dapat mencetak generasi yang mampu berkontribusi dan berprestasi di segala sisi. Dan salah satu kontribusi Muhammadiyah adalah dengan mendirikan banyak amal usaha yang dapat memberikan solusi dan inspirasi bagi ormas lain untuk melakukan kebaikan yang sama, bahkan leb...

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah  Amien Rais, Rabu (19/7/2017), menemui anggota Pansus Hak Angket KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Kedatangan Amien Rais ini bertujuan untuk memberikan masukan pada Pansus Angket KPK tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya telah lemah dalam pemberantasan korupsi. Menurut Amien Rais, KPK sudah lemah dari dulu karena tak mampu menyelesaikan kasus korupsi besar. (bpp)

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai cita-cita wacana pendirian negara khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak perlu direspon pemerintah dengan menuding mereka sebagai kelompok anti-Pancasila. Menurut Din, khilafah bagi umat Islam layaknya eksistensi Vatikan yang menjadi kiblat umat Katolik di seluruh dunia. "Wawasan dan wacana khilafah itu di kalangan umat Islam tak lebih pada eksistensi Vatikan," kata Din di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jalan Senopati Raya, Jakarta Selatan, Rabu malam 12 Juli 2017. Wacana dan cita-cita khilafah, kata Din, merupakan keinginan adanya kepimpinan universal umat Islam sedunia. Layaknya Paus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dan berpusat di Kota Vatikan. Dengan cita-cita seperti itu, lanjut Din, pemerintah seharusnya tak terlalu cepat melabeli HTI sebagai kelompok anti-Pancasila. "Tak berarti umat Katolik di Indonesia yang patuh ke Vatikan anti-Pancasila. Saya memahami posisi pemikiran H...

Pemerintah telah mengeluarkan Perppu tentang Ormas. Berbagai tanggapan tentang Perppu bermunculan, termasuk tanggapan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr HM Amien Rais. Menyangkut Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Orga­ni­sasi Ke­masyarakatan yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 10 Juli 2017, Amien menyatakan tidak sepakat. “Perppu itu bisa menjadi kekuatan dari pemerintah yang berkuasa untuk membubarkan apa pun yang disang­kakan. Jika ada organisasi karena dianggap kurang Pancasilais, tidak sesuai dengan ideologi negara kemu­dian dibubarkan. Kita mengingatkan Presiden Jokowi untuk hati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga tidak berat sebelah,” katanya. (bpp/ adc)

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Ormas tak sepenuhnya menuai sambutan baik dari masyarakat. Manyan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, menilai Perppu itu belum memenuhi syarat ‘kegentingan yang memaksa’ untuk menggantikan UU Ormas. “Perppu tentu kewenangan Presiden. Walaupun dikeluarkan sejauh yang saya ketahui kalau ada keadaan yang sangat genting, sementara situasi dan kondisi terkait belum lah genting. Sehingga masih ada pendekatan lain,” ucap Din usai menghadiri halal bihalal di DPP PAN, Jakarta, Rabu (12/7). Din menilai masih ada cara lain untuk menghadap ormas yang anti-Pancasila, yaitu melalui pembinaan atau dialog. Sementara Presiden Jokowi terkesan membuat Perppu untuk ormas tertentu saja. Sebagaimana diketahui Perppu ini disusun setelah pemerintah memutuskan membubarkan HTI. “Masih ada cara yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyadarkan segenap warga masyarakat agar berpegang teguh pada Pancasila. Kelompok kelompok semacam itu ...

MARI BERPIKIR JERNIH: TEGAKKAN KEADILAN 1. Kita semua harus konsisten memberantas korupsi, karena korupsi adalah extra-ordinary crime against humanity/the people (kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan/rakyat). 2. Untuk itu diperlukan alat (KPK) yang bersih, berani, jujur, adil, dan independen. 3. Selama KPK tidak mau dan tidak mampu mengusut kasus-kasus besar seperti BLBI, Century, Reklamasi, RS Sumber Waras, dan kasus-kasus lain yang sudah mengemuka, maka KPK bisa diangg ap belum bersih, berani, jujur, adil, dan independen. 4. Demi untuk pemberantasan korupsi yang serius, konsisten, dan berkeadilan maka KPK harus diperkuat. 5. Saya menilai KPK sekarang tidak kuat karena terkesan dan patut diduga dikendalikan dan menjadi alat politik pihak tertentu. KPK selama ini bekerja tidak berkeadilan karena mengabaikan kasus-kasus besar yang berhubungan dengan kekuasaan. M. Din Syamsuddin

Pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar Rohis (Pembina Rohani Islam) di sekolah-sekolah diawasi dinilai kurang mendidik mendapatkan kritikan Prof.Din Syamsuddin.  “Seharusnya Menag berterima kasih kpd para Rohis di sekolah2 yg selama ini berjasa dalam ikut membina kerohanian siswa. Justeru dlm keadaan kekurangan guru agama seperti yg dilansir selama ini, para rohis telah berperan mengisi kekosongan itu”, tegas Din.  Din mengatakan bahwa mengetahui rohis di sekolah2 tingkat menengah itu berjasa dalam membina pemahaman keagamaan siswa sekaligus membentuk akhlak generasi muda.  Mungkin ada rohis yg tidak atau belum benar, justeru itu tugas Kemenag untuk membinanya. Mengeneralisasi sesuatu itu berbahaya. Kemenag harus berbuat membantu pembinaan kerohanian di sekolah umum maupun sekolah2 agama swasta. Jadi jangan bertindak represif thd hal yg seharusnya edukatif.  Sudah tidak zamannya lagi pemerintah itu bersikap represif. “Jangan karena tidak ber...

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif mengaku prihatin karena keadaan ekonomi di Indonesia yang sebagian besar asetnya dikuasai oleh asing. "Yang cukup mengharukan adalah tanah kita ternyata 80 persen dikuasai oleh asing, 13 persen dikuasai konglomerat, sisanya tujuh dibagi untuk 250 juta jiwa," kata Syafii Maarif dalam tulisannya yang dibacakan takmir masjid setempat saat menerima silaturahim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman di Nogotirto, Gamping Sleman, Rabu (5/7). Syafii menyampaikan hal tersebut dalam tulisannya yang dibacakan oleh takmir masjid setempat di hadapan Forkompimda yang dipimpin langsung Bupati Sleman Sri Purnomo. Syafii berharap Kabupaten Sleman bisa meningkatkan ketenteraman dan keamanan di wilayah Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman juga harus mampu menjadi contoh nasional sebagai kabupaten yang mampu mengendalikan ketertiban dan keamanan di wilayahnya. "Masih banyak terjadi perampokan, penipuan,  klithih  ...

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin menyayangkan beredarnya video atau film pendek berbau sara yang disebarkan oleh Divisi Humas Polri. Menurut Din, video tersebut berpotensi mendiskreditkan Islam dan umat Muslim. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode mengatakan, video berdurasi tujuh menit itu jelas menyakiti hati umat Islam. Dia menganggap video tersebut memberi penggambaran bahwa Islam adalah agama yang intoleran. Din juga meminta kepada semua pihak yang terlibat, baik sutradara maupun produser dan sponsornya untuk meminta maaf. Din menilai, narasi dalam video itu keliru dan rancu, karena justru umat Islamlah yang sangat toleran dan membela kemajemukan Indonesia. "Video itu sendiri adalah bukti nyata dari intoleransi dan anti kebinekaan, dan menyakiti hati pihak lain saat mereka merayakan hari suci," jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/6). Din juga menyesalkan keterlibatan Polri dalam pembuatan at...

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan polemik yang melibatkan Qatar dan Arab Saudi bisa membahayakan banyak pihak dan perlu segera diselesaikan. Ia mendorong Indonesia untuk bisa menjadi penengah kedua negara. Din mengatakan, kalau memungkinkan, pemerintah Indonesia bisa mengirim utusan rekonsiliasi, dan nama Wakil Presiden Jusuf Kalla disebut (JK) cocok mengemban tugas tersebut. "Yang harus dilakukan mungkin segera mengirim utusan, apakah Menlu atau boleh jadi Pak Wakil Presiden yang dikenal sebagai  man of reconciliation ," kata Din  di rumah dinas Wakil Presiden, Senin (12/6). Din mengungkapkan dirinya mengusulkan nama JK bukan tanpa alasan, melainkan karena pria nomor dua di Indonesia itu dikenal oleh pejabat-pejabat tinggi di negara-negara Timur Tengah. Namun, Din mengakui bantuan JK belum cukup untuk membawa perdamaian antara Qatar dan Arab Saudi. Perlu ada hal-hal lain yang harus dilakukan, salah satunya memanfaatkan organisasi OKI y...

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais, Rabu (7/6/2017), mendatangi Gedung DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Amien Rais menjelaskan, kedatangannya ke DPR RI yakni untuk mendorong agar Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bekerja membuktikan apa yang disebutnya sebagai pembusukan KPK dan penanganan kasus yang diskriminatif. Menurut Amien Rais, keberadaan KPK perlu dipertahankan, namun harus diperbaiki.  Sebab, ia merasa adanya diskriminasi yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi. Amien Rais mencontohkan, kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang ditengarainya berbau korupsi, namun tidak ditindaklanjuti KPK, padahal sudah ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian juga dengan kasus reklamasi Teluk Jakarta dan BLBI, KPK dinilainya mlempem. (bpp/tnc)

oleh : Prof. Din Syamsuddin (Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah) Pernyataan JPU KPK bhw Amien Rais menerima aliran dana dari Mantan Menkes Siti Fadilah Supari adalah sangat bertendensi character assasination thd Tokoh Reformasi Amien Rais. Tidak ada bukti dan fakta bhw Ibu Siti Fadilah pernah memberi/mentransfer dana kepada Amien Rais. Juga, mengaitkan kasus itu dengan menyebut nama Muhammadiyah padahal tidak ada kaitan sangat tidak etis. Terhadap kasus2 lain KPK tidak pernah mengaitkan dgn nama organisasi.Maka, KPK perlu bertanggung jawab atas ucapan/tuduhannya itu. Kalau KPK enggan bertanggung jawab, maka KPK sangat patut diduga bekerja utk pihak tertentu, yaitu yg merasa tersinggung dgn gerakan politik Amien Rais selama ini. Saya.memang menengarai bhw selama ini KPK terkesan tidak netral dlm menjalankan tugasnya selama ini. Selain itu KPK juga menerapkan standar ganda thd kasus2 korupsi. Hal ini ditunjukkan oleh KPK tdk berani mengurus korupsi korporasi. Juga kasus2 yg s...

Mantan Ketua MPR, M Amien Rais membeberkan modus dugaan skandal korupsi yang diduga dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama  alias Ahok, yang dibui dalam kasus penistaan agama Islam, selama dia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia mencontohkan di proyek reklamasi teluk Jakarta. Baru beberapa bulan menjabat sebagai Gubernur setelah Jokowi naik menjadi Presiden setelah menang di Pemilu Presiden, Ahok sudah berani memberikan izin kepada 3 konglomerat untuk melakukan reklamasi . "Kebijakan reklamasi  ini hanya kata pengantar menguntungkan konglomerat, dengan menyerahkan kekayaan negara dan menghabisi kehidupan nelayan," katanya. Jika proyek reklamasi  bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat, kata dia, maka yang mengelola bukanlah konglomerat, tetapi BUMN. "BUMN harus mengambil peran dominan dalam pengelolaan lahan reklamasi  karena itulah yang menjadi...

Din Syamsuddin sebagai Presiden Konperensi Asia Agama-agama utk Perdamaian (Asian Conference of Religions for Peace, atau ACRP) memimpin Delegasi Tokoh Lintas Agama se Asia menemui tokoh China, Mr. Yu Zhengsheng, Chairman of China's Political Consultative Conference (CPPCC), di kantornya di Beijing, 19/5. Mr. Zhengsheng adalah "tokoh keempat berpengaruh" di RRT.  Delegasi, terdiri 12 tokoh itu, datang mewakili 70 tokoh berbagai agama yang sedang bersidang di Beijing. Mereka bergabung dalam ACRP, sebuah gerakan keagamaan untuk perdamaian yang memiliki cabang di 22 negara Asia. Presiden ACRP Din Syamsuddin, kepada Mr. Zhengsheng, menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah RRT atas dukungannya kepada ACRP dan kepeda agama-agama di  RTT seperti Buddha, Islam, Kristen, dan Taoisme, yang mengalami perkembangan signifikan. Hal demikian penting, lanjut Din, karena Asia Timur dewasa ini tumbuh berkembang sebagai kawasan pertumbuhan. Pusat gravitas ekonomi dunia tengah berg...

Tokoh reformasi, Prof Dr HM Amien Rais, meminta pemerintah Joko Widodo tidak menginvestasikan dana haji yang sudah terkumpul untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur nasional.  "Dana haji jangan diserobot untuk pembangunan," ujar Amien Rais saat acara Refleksi 19 Tahun Reformasi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017). Menurut Amien yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, pemerintah Jokowi sengaja mengalokasikan dana haji sebesar Rp 90,6 triliun untuk pembangunan karena repatriasi dari tax amnesty tidak sesuai target. "Karena dari tax amnesty, dana repatriasi dikit. Jadi pemerintah megap-megap," jelas Amien Rais. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi repatriasi hasil amnesti pajak hingga batas waktu akhir Maret 2017 sebesar Rp 128,3 triliun. Angka ini naik dari akhir Februari 2017 yang sebesar Rp 121 triliun. Meski naik, nilai itu masih lebih rendah dari komitmen dana repatriasi yang sebesar R...

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah  Prof Dr M Din Syamsuddin MA mengatakan, aliansi strategis Rusia-Dunia Islam dapat menjadi model kemitraan dan kerjasama yang positif untuk membangun peradaban dunia baru yang berkemajuan, berkeadilan, dan berkeadaban. Din menyatakan hal itu pada Sidang Kelompok Visi Strategis Rusia-Dunia Islam (Group for Strategic Vision “Russia-Islamic World”) di Grozny City, Chechnya, (17/5). Pertemuan dihadiri oleh Presiden Republik Tatarstan Rustam Minikhanov yang menjadi ketua kelompok, Presiden Chechnya Ramadan Kadirov sebagai tuan rumah, sejumlah tokoh Federasi Rusia, dan tokoh dari berbagai negara Muslim. Din  menjadi anggota kelompok ini sejak 2007. Ia menjelaskan bahwa dunia pasca-Perang Dingin memang membawa ketakpastian. “Tesis  The End of History  Fukuyama dan  The Clash of Civilization  Huntington memang terjadi, namun mendorong konvergensi. Sayangnya, konvergensi itu tidak berwajah positif terhadap Dunia Isla...

Buya Syafii Maarif mengimbau dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tidak mengotori masjid untuk kegiatan politik kekuasaan. Mereka harus mewujudkan pilkada yang demokratis dengan mengutamakan kepentingan, kenyamanan dan keamanan masyarakat. " Ia mengatakan, tempat ibadah seyogyannya dimuliakan dan digunakan hanya untuk mempererat hubungan manusia dengan Tuhan. Juga, persatuan antar umat, bukan untuk kepentingan perorangan. Dua paslon juga harus mendorong pesta demokrasi yang aman, damai, dan jujur. "Jika paslon dan timnya cukup dewasa, maka proses pilkada harus berjalan aman, damai, dan jujur. Jika tidak demikian, maka wajah demokrasi kita akan bopeng dan tidak sehat," ujarnya. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu juga berpesan kepada warga Ibu Kota agar menggunakan hati nurani, bebas dari intervensi serta teror dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Hal itu sangat penting bagi kelangsungan demokrasi, sekaligus contoh bagi seluruh daerah dalam...