Matahari Persyarikatan

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah  Amien Rais, Rabu (19/7/2017), menemui anggota Pansus Hak Angket KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Kedatangan Amien Rais ini bertujuan untuk memberikan masukan pada Pansus Angket KPK tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya telah lemah dalam pemberantasan korupsi. Menurut Amien Rais, KPK sudah lemah dari dulu karena tak mampu menyelesaikan kasus korupsi besar. (bpp)

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai cita-cita wacana pendirian negara khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak perlu direspon pemerintah dengan menuding mereka sebagai kelompok anti-Pancasila. Menurut Din, khilafah bagi umat Islam layaknya eksistensi Vatikan yang menjadi kiblat umat Katolik di seluruh dunia. "Wawasan dan wacana khilafah itu di kalangan umat Islam tak lebih pada eksistensi Vatikan," kata Din di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jalan Senopati Raya, Jakarta Selatan, Rabu malam 12 Juli 2017. Wacana dan cita-cita khilafah, kata Din, merupakan keinginan adanya kepimpinan universal umat Islam sedunia. Layaknya Paus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dan berpusat di Kota Vatikan. Dengan cita-cita seperti itu, lanjut Din, pemerintah seharusnya tak terlalu cepat melabeli HTI sebagai kelompok anti-Pancasila. "Tak berarti umat Katolik di Indonesia yang patuh ke Vatikan anti-Pancasila. Saya memahami posisi pemikiran H...

Pemerintah telah mengeluarkan Perppu tentang Ormas. Berbagai tanggapan tentang Perppu bermunculan, termasuk tanggapan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr HM Amien Rais. Menyangkut Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Orga­ni­sasi Ke­masyarakatan yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 10 Juli 2017, Amien menyatakan tidak sepakat. “Perppu itu bisa menjadi kekuatan dari pemerintah yang berkuasa untuk membubarkan apa pun yang disang­kakan. Jika ada organisasi karena dianggap kurang Pancasilais, tidak sesuai dengan ideologi negara kemu­dian dibubarkan. Kita mengingatkan Presiden Jokowi untuk hati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga tidak berat sebelah,” katanya. (bpp/ adc)

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Ormas tak sepenuhnya menuai sambutan baik dari masyarakat. Manyan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, menilai Perppu itu belum memenuhi syarat ‘kegentingan yang memaksa’ untuk menggantikan UU Ormas. “Perppu tentu kewenangan Presiden. Walaupun dikeluarkan sejauh yang saya ketahui kalau ada keadaan yang sangat genting, sementara situasi dan kondisi terkait belum lah genting. Sehingga masih ada pendekatan lain,” ucap Din usai menghadiri halal bihalal di DPP PAN, Jakarta, Rabu (12/7). Din menilai masih ada cara lain untuk menghadap ormas yang anti-Pancasila, yaitu melalui pembinaan atau dialog. Sementara Presiden Jokowi terkesan membuat Perppu untuk ormas tertentu saja. Sebagaimana diketahui Perppu ini disusun setelah pemerintah memutuskan membubarkan HTI. “Masih ada cara yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyadarkan segenap warga masyarakat agar berpegang teguh pada Pancasila. Kelompok kelompok semacam itu ...

MARI BERPIKIR JERNIH: TEGAKKAN KEADILAN 1. Kita semua harus konsisten memberantas korupsi, karena korupsi adalah extra-ordinary crime against humanity/the people (kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan/rakyat). 2. Untuk itu diperlukan alat (KPK) yang bersih, berani, jujur, adil, dan independen. 3. Selama KPK tidak mau dan tidak mampu mengusut kasus-kasus besar seperti BLBI, Century, Reklamasi, RS Sumber Waras, dan kasus-kasus lain yang sudah mengemuka, maka KPK bisa diangg ap belum bersih, berani, jujur, adil, dan independen. 4. Demi untuk pemberantasan korupsi yang serius, konsisten, dan berkeadilan maka KPK harus diperkuat. 5. Saya menilai KPK sekarang tidak kuat karena terkesan dan patut diduga dikendalikan dan menjadi alat politik pihak tertentu. KPK selama ini bekerja tidak berkeadilan karena mengabaikan kasus-kasus besar yang berhubungan dengan kekuasaan. M. Din Syamsuddin

Pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar Rohis (Pembina Rohani Islam) di sekolah-sekolah diawasi dinilai kurang mendidik mendapatkan kritikan Prof.Din Syamsuddin.  “Seharusnya Menag berterima kasih kpd para Rohis di sekolah2 yg selama ini berjasa dalam ikut membina kerohanian siswa. Justeru dlm keadaan kekurangan guru agama seperti yg dilansir selama ini, para rohis telah berperan mengisi kekosongan itu”, tegas Din.  Din mengatakan bahwa mengetahui rohis di sekolah2 tingkat menengah itu berjasa dalam membina pemahaman keagamaan siswa sekaligus membentuk akhlak generasi muda.  Mungkin ada rohis yg tidak atau belum benar, justeru itu tugas Kemenag untuk membinanya. Mengeneralisasi sesuatu itu berbahaya. Kemenag harus berbuat membantu pembinaan kerohanian di sekolah umum maupun sekolah2 agama swasta. Jadi jangan bertindak represif thd hal yg seharusnya edukatif.  Sudah tidak zamannya lagi pemerintah itu bersikap represif. “Jangan karena tidak ber...

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif mengaku prihatin karena keadaan ekonomi di Indonesia yang sebagian besar asetnya dikuasai oleh asing. "Yang cukup mengharukan adalah tanah kita ternyata 80 persen dikuasai oleh asing, 13 persen dikuasai konglomerat, sisanya tujuh dibagi untuk 250 juta jiwa," kata Syafii Maarif dalam tulisannya yang dibacakan takmir masjid setempat saat menerima silaturahim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman di Nogotirto, Gamping Sleman, Rabu (5/7). Syafii menyampaikan hal tersebut dalam tulisannya yang dibacakan oleh takmir masjid setempat di hadapan Forkompimda yang dipimpin langsung Bupati Sleman Sri Purnomo. Syafii berharap Kabupaten Sleman bisa meningkatkan ketenteraman dan keamanan di wilayah Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman juga harus mampu menjadi contoh nasional sebagai kabupaten yang mampu mengendalikan ketertiban dan keamanan di wilayahnya. "Masih banyak terjadi perampokan, penipuan,  klithih  ...