Din Syamsuddin Heran Fatwa MUI Dianggap Memecah Belah Bangsa
Jakarta: Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengaku heran tumbuhnya kesan negatif terhadap fatwa MUI, yakni mulai dari fatwa terkait penistaan agama dan larangan atribut natal.
Kata Din, fatwa MUI justru dinilai memecah belah bangsa. Din, mengatakan fatwa MUI dibuat berdasarkan pandangan agama terhadap keluhan yang dilaporkan masyarakat.
Kata Din, fatwa MUI justru dinilai memecah belah bangsa. Din, mengatakan fatwa MUI dibuat berdasarkan pandangan agama terhadap keluhan yang dilaporkan masyarakat.
"Fatwa MUI bukan sebagai hukum positif memang benar tidak perlu diperdebatkan. Tapi jangan karena bukan hukum positif MUI tidak boleh mengeluarkan fatwa. Rusak negara ini kalau ulama tidak boleh mengeluarkan pandangan keagamaan," jelas Din di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).
Diapun pun heran dengan tumbuhnya ormas-ormas anarkis dan sering mencibir. Menurut Din,memang ada ormas yang berpaham radikal, tapi bukan dari kalangan islam saja. Kata dia, banyak juga ormas radikal dari kalangan nonislam, bahkan juga ada ormas radikal yang tidak membawa aliran agama.
"Namun menjadi tidak adil hanya ormas islamnya saja yang mendapat perhatian media. Seolah-olah islam itu radikal. Saya zero tolerance terhadap kekerasan," tegas Din.
Karena itu, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengajak Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto sebagai wakil pemerintah untuk berdiskusi terkait perkembangan politik di masyarakat. Pertemuan itu juga untuk membangun koordinasi antara pemerintah dan MUI.
"MUI meyakini kekuatan dialog, Insya Allah dengan dialog banyak masalah bisa ditangani," pungkas Din. (metrotv)
Diapun pun heran dengan tumbuhnya ormas-ormas anarkis dan sering mencibir. Menurut Din,memang ada ormas yang berpaham radikal, tapi bukan dari kalangan islam saja. Kata dia, banyak juga ormas radikal dari kalangan nonislam, bahkan juga ada ormas radikal yang tidak membawa aliran agama.
"Namun menjadi tidak adil hanya ormas islamnya saja yang mendapat perhatian media. Seolah-olah islam itu radikal. Saya zero tolerance terhadap kekerasan," tegas Din.
Karena itu, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengajak Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto sebagai wakil pemerintah untuk berdiskusi terkait perkembangan politik di masyarakat. Pertemuan itu juga untuk membangun koordinasi antara pemerintah dan MUI.
"MUI meyakini kekuatan dialog, Insya Allah dengan dialog banyak masalah bisa ditangani," pungkas Din. (metrotv)

Komentar
Posting Komentar